Sistem Pertanahan Berbasis Digital: Pengalaman Mahasiswa FH UPNVJ di ATR/BPN Jakarta Barat

UPBERITA.COM – Margaretha Shintauli Sihombing, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), resmi menyelesaikan program magang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selama menjalani magang, Margaretha berkesempatan terlibat langsung dalam proses administrasi pertanahan yang kini sudah berbasis digital, sejalan dengan modernisasi layanan publik yang sedang dijalankan oleh ATR/BPN.

Dalam program magang yang berlokasi di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP), Margaretha mendapatkan pengalaman praktis yang memperkaya pemahamannya terkait mekanisme pelayanan pertanahan.

Ia terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan administratif seperti penyusunan dan pencatatan surat dinas, pemeriksaan dokumen pertanahan, hingga proses validasi data melalui sistem digital ATR/BPN.

1. Penyusunan serta menjawab surat dan laporan masuk. Margaretha juga membantu dalam penanganan surat administrasi yang masuk dan memastikan alurnya tercatat secara tertib dan menjawab surat permohonan informasi pertanahan dari instansi pemerintah terkait.

2. Validasi Data Melalui Sistem Digital ATR/BPN. Selain kegiatan administrasi manual, Margaretha juga terlibat dalam validasi data sertifikat elektronik melalui aplikasi internal ATR/BPN. Ia memeriksa kesesuaian data antara berkas fisik dan database digital untuk mendukung penyelenggaraan sertifikat tanah berbasis elektronik.

3. Input Data Pendaftaran Sertifikat Elektronik. Margaretha ikut serta mengelola data permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk memastikan data tersimpan secara akurat dan terdokumentasi dengan baik serta melakukan pencatatan BPHTB dan Pajak Penghasilan terkait permohonan hak atas tanah.

Pengalaman ini memberikan gambaran nyata kepada Margaretha mengenai penerapan hukum agraria dalam praktik administrasi pertanahan. Melalui kegiatan magang tersebut, Margaretha memahami bagaimana pelayanan pertanahan dijalankan secara langsung, termasuk bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan melalui sistem administrasi yang terstruktur.

Selain itu, pengalaman ini juga membuka wawasan terkait transformasi digital yang sedang berlangsung di lingkungan ATR/BPN sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pelayanan publik. 

Dengan terselenggaranya kegiatan magang ini, diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum dapat memperoleh peningkatan kemampuan praktis terkait administrasi pertanahan, memahami mekanisme layanan publik, dan menambah wawasan mengenai isu-isu tata kelola agraria di Indonesia.(*)