1.528 Dapur MBG Dihentikan Sementara oleh BGN
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dua minggu sebelumnya, sebagian besar karena SPPG yang terdampak telah mendaftar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS," ujar Nanik.
Sebelumnya, angka SPPG yang terdampak jauh lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Wilayah Indonesia Timur mencatat 779 SPPG terdampak, sementara Indonesia Barat sebanyak 492 SPPG. Langkah suspensi ini menyasar SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS, namun kini banyak yang telah melengkapi kewajiban tersebut.
Nanik menjelaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini bertujuan untuk memastikan standar layanan gizi tetap terjaga, terutama dalam aspek higiene dan sanitasi. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap SLHS, diharapkan operasional SPPG dapat kembali normal secara bertahap. Langkah ini juga merupakan bagian dari pengawasan nasional untuk menjamin kualitas pelayanan gizi yang aman dan sesuai standar pemerintah.
Rincian Penghentian Operasional SPPG
Penghentian operasional SPPG terbagi dalam dua kategori:
- 1. Penutupan karena kejadian menonjol (KM): Terjadi gangguan pencernaan pada penerima manfaat.
- Wilayah I: 17 SPPG
- Wilayah II: 27 SPPG
- Wilayah III: 28 SPPG
- Total: 72 SPPG
- 2. Penutupan karena Non-KM: Misalnya pembangunan dapur tidak sesuai Juknis.
- Wilayah I: 198 SPPG
- Wilayah II: 464 SPPG
- Wilayah III: 30 SPPG
- Total: 692 SPPG
Jumlah SPPG yang masih dalam status penghentian operasional tercatat sebagai berikut:
- Wilayah I: 215 SPPG
- Wilayah II: 491 SPPG
- Wilayah III: 58 SPPG
- Total: 764 SPPG
