Program Makan Bergizi Gratis Sudah Jangkau 61 Juta Penerima

UPBERITA.COM- Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi mengumumkan bahwa realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menyentuh angka 61,2 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi hingga periode 27 Februari 2026. Capaian masif ini melibatkan operasional dari 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya strategis pemerintah dalam membangun generasi emas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan data terbaru ini saat memimpin rapat koordinasi di Semarang, Jawa Tengah, (3/3/2026). Jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan data pertengahan Januari 2026 yang baru mencatat sekitar 58 juta orang.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target ambisius di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto agar program ini dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang pada akhir tahun 2026. Akselerasi program ini terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan 28 kementerian dan lembaga terkait sesuai mandat regulasi yang berlaku.

"Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045," tegas Zulkifli dalam keterangan resminya.

Peran Strategis Daerah dan Sistem Pengawasan Terpadu

Dalam implementasinya di lapangan, pemerintah daerah memegang kendali krusial untuk menjamin standar kualitas layanan kepada masyarakat. Zulkifli menyoroti pentingnya peran daerah dalam percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal agar distribusi berjalan lancar.

Khusus di Jawa Tengah, program ini telah melayani 9,29 juta penerima manfaat dengan dukungan 3.838 unit pelayanan gizi yang beroperasi aktif. Provinsi ini bahkan mencatatkan capaian SLHS sebesar 35,03 persen, sebuah angka yang melampaui rata-rata nasional di level 32 persen.

"Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan pangan, standar gizi, serta kelancaran distribusi bahan pangan lokal untuk mendukung pelaksanaan program ini," tambah Zulhas.

Guna memastikan akurasi dan keberlanjutan program, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Command Center MBG sebagai pusat kendali pengawasan nasional. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan ketidaksesuaian data di beberapa wilayah yang memerlukan proses validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, program ini diproyeksikan memberikan efek berganda bagi ekonomi kerakyatan melalui pelibatan UMKM, BUMDes, hingga koperasi nelayan sebagai rantai pasok. Mekanisme penyaluran juga akan disesuaikan selama bulan Ramadhan, di mana wilayah mayoritas berpuasa akan menerima paket makanan kemasan sehat, sedangkan sekolah di daerah non-muslim tetap beroperasi seperti biasa.