Percepatan Kendaraan Listrik Solusi Tekan Impor Minyak Global
Pengamat otomotif Martinus Pasaribu menyatakan, ketergantungan terhadap impor minyak yang mencapai 60-70 persen dari total kebutuhan nasional, ditambah dengan penurunan produksi minyak domestik, membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Eskalasi konflik geopolitik semakin memperparah risiko ini.
Menurut Martinus, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar satu dolar AS per barel dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi negara hingga Rp8-10 triliun. Dengan harga minyak yang berpotensi mencapai 90-100 dolar AS per barel, belanja subsidi energi bisa membengkak hingga lebih dari Rp300 triliun per tahun.
Ia berpendapat, kendaraan listrik menawarkan solusi jangka panjang yang signifikan dalam mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain menekan angka impor, peralihan ke kendaraan listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini didominasi oleh sektor transportasi.
Efisiensi dan Penghematan Melalui Elektrifikasi Transportasi
Dari sisi efisiensi biaya operasional, kendaraan listrik jauh lebih unggul dibandingkan kendaraan konvensional. Biaya energi kendaraan listrik diperkirakan hanya berkisar Rp300-500 per kilometer, sementara kendaraan bensin bisa mencapai Rp1.000-1.500 per kilometer. Ini berarti potensi penghematan biaya operasional bagi pengguna mencapai 60-70 persen.
Estimasi menunjukkan bahwa penggunaan 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik berpotensi menghemat sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun. Penghematan ini setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah yang signifikan.
Dengan asumsi harga minyak global di kisaran 90-100 dolar AS per barel dan kurs rupiah saat ini, pengurangan impor minyak ini dapat menghemat devisa negara sekitar Rp30-40 triliun per tahun. Lebih lanjut, berkurangnya konsumsi BBM domestik juga berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Elektrifikasi transportasi juga memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. Manfaatnya meliputi penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan ini mencakup pemberian insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik umum (SPKLU), dan penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
"Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global," ujar Martinus.
