Digitalisasi Jamin Bansos Tepat Sasaran dan Bebas Korupsi
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, menyatakan bahwa integrasi data melalui sistem digital menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai permasalahan penyaluran bansos sebelumnya. "Dengan sistem digital, proses penyaluran bansos akan lebih transparan, cepat, dan adil karena semuanya berbasis data dan sistem," ujar Mira dalam sebuah diskusi media di Jakarta Pusat.
Permasalahan seperti duplikasi data penerima dan bantuan yang tidak tepat sasaran kerap terjadi akibat belum terintegrasinya data bansos secara menyeluruh. Untuk mengatasinya, pemerintah berupaya memperkuat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) agar penyaluran bansos dapat dilakukan secara lebih akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Implementasi sistem Perlinsos digital ini dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur ini mencakup integrasi identitas digital, pertukaran data antar berbagai instansi pemerintah, serta fasilitas pembayaran digital. Proses verifikasi penerima akan dilakukan secara ketat menggunakan teknologi biometrik wajah yang terhubung langsung dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Melalui portal resmi pemerintah, masyarakat nantinya akan dapat memantau dan mengajukan permohonan bansos secara mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dirancang untuk melakukan verifikasi kelayakan penerima secara lintas instansi, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepemilikan kendaraan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, status Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga tingkat konsumsi listrik rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme sanggah bagi warga yang merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar dalam sistem.
Sebagai tahap awal, program ini telah melalui uji coba di Kabupaten Banyuwangi dan direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya pada Juni 2026, dengan target cakupan mencapai sekitar 36 juta jiwa. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, turut menekankan pentingnya digitalisasi Perlinsos ini. "Dengan sistem digital, data penerima bisa diperbarui lebih cepat sehingga bantuan menjadi lebih akurat," jelasnya, sembari mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan bansos digital. Seluruh informasi dan layanan resmi pemerintah dipastikan hanya menggunakan domain go.id.
Sumber : Antara
