Badan Gizi Nasional Bakal Ubah Skema Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis
UPBERITA.COM - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan merombak aturan pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih proporsional. Langkah evaluasi ini dilakukan karena skema pembayaran insentif saat ini dinilai tidak efisien karena memukul rata nominal Rp6 juta per hari kepada setiap dapur tanpa melihat jumlah penerima manfaat.
Agustina menjelaskan bahwa kebijakan sebelumnya menetapkan nilai insentif yang sama, yakni Rp6 juta, terlepas dari apakah dapur tersebut melayani 500 atau 1.500 penerima manfaat. Kondisi ini memicu BGN untuk melakukan penataan ulang atau refocusing anggaran agar distribusi dana negara lebih tepat sasaran berdasarkan data riil di lapangan.
Terkait mekanisme baru, BGN berencana menyesuaikan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat di setiap lokasi. Selain itu, badan tersebut membuka kemungkinan untuk menggabungkan operasional dapur di wilayah tertentu jika jumlah penerima manfaat dinilai terlalu sedikit untuk berdiri sendiri.
"Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan sekarang kan di ubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," ujar Agustina saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Penyesuaian Berbasis Kualitas Layanan
Selain menyesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dan standar keamanan makanan di setiap unit dapur. Agustina menegaskan bahwa insentif ke depannya tidak hanya dihitung berdasarkan kuantitas output atau jumlah porsi yang dihasilkan saja.
Pihak BGN akan mengevaluasi bagaimana kemampuan tiap dapur dalam memenuhi standar gizi, aspek keamanan pangan, hingga ketahanan pangan. Dengan demikian, besaran insentif yang diterima oleh pengelola dapur akan bervariasi sesuai dengan tingkat kepatuhan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu. Tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," tambah Agustina pada kesempatan yang sama, Selasa, 16 Juni 2026.
Sumber : viva.co.id
