Airbnb Terjerat Denda Rp1,2 Triliun di Spanyol Akibat Pelanggaran Iklan Properti
UPBERITA.COM - Pemerintah Spanyol menjatuhkan denda sebesar 64 juta Euro atau setara dengan Rp1,2 triliun kepada Airbnb pada Senin, 15 Desember 2025. Sanksi ini diberikan karena platform penyewaan akomodasi tersebut terbukti memasang iklan properti sewa yang melanggar aturan, di tengah situasi krisis perumahan yang sedang dihadapi negara itu.
Kementerian Urusan Konsumen Spanyol menyatakan bahwa denda ini bersifat final dan mengharuskan Airbnb untuk segera memperbaiki pelanggaran dengan menghapus konten ilegal dari platformnya. Tercatat sebanyak 65.122 iklan di Airbnb melanggar peraturan perlindungan konsumen, sebagian besar terkait promosi properti tanpa izin yang sah atau penggunaan nomor izin yang tidak sesuai dengan data registrasi resmi.
Jumlah denda yang dijatuhkan setara dengan enam kali lipat keuntungan ilegal yang diduga diperoleh Airbnb selama periode antara peringatan pelanggaran diberikan hingga iklan-iklan bermasalah tersebut dihapus. Hal ini diungkapkan dalam laporan kementerian urusan konsumen yang menguraikan lebih lanjut tentang temuan pelanggaran.
Ledakan sektor pariwisata telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol. Namun, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal mengenai kelangkaan dan kenaikan harga perumahan yang semakin sulit dijangkau. Isu perumahan menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah koalisi minoritas yang berkuasa saat ini.
Krisis Perumahan Memicu Tindakan Tegas Terhadap Penyewaan Jangka Pendek
Spanyol, sebagai negara tujuan wisata terpopuler kedua di dunia, mencatat rekor 94 juta kedatangan wisatawan asing pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan melampaui angka tersebut pada tahun berjalan. Namun, lonjakan wisatawan ini memicu keresahan di kota-kota besar seperti Barcelona, di mana warga menyalahkan praktik penyewaan jangka pendek melalui platform seperti Airbnb sebagai penyebab krisis perumahan dan perubahan drastis pada lingkungan tempat tinggal mereka.
"Ada ribuan keluarga yang hidup dalam kondisi sulit karena masalah perumahan, sementara beberapa orang menjadi kaya dengan model bisnis yang mengusir orang dari rumah mereka," ujar Menteri Urusan Konsumen Spanyol Pablo Bustinduy.
Ia menegaskan, "Kami akan membuktikannya berkali-kali: tidak ada perusahaan, sebesar atau sekuat apa pun, yang kebal hukum. Apalagi jika menyangkut perumahan."
Sebelumnya, pada Juni 2025, kementerian yang sama juga telah memerintahkan raksasa akomodasi online lainnya, Booking.com, untuk menghapus lebih dari 4.000 iklan yang dianggap ilegal.
Sumber : viva.co.id
