10 Lembaga Mendominasi Anggaran Negara 2026
Mumbai
UPBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, mencakup anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga negara. Rincian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Dari total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.149,47 triliun, terdapat 10 kementerian/lembaga yang menerima porsi anggaran terbesar.
Ahmedabad
UPBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, mencakup anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga negara. Rincian ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Dari total belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.149,47 triliun, terdapat 10 kementerian/lembaga yang menerima porsi anggaran terbesar.
Anggaran yang dialokasikan kepada 10 lembaga negara teratas ini didasarkan pada UU 17/2025 tentang APBN 2026. Anggaran ini tidak termasuk dana yang masuk ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang mencapai Rp 1.639,18 triliun.
Sepuluh Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2026
Berikut adalah daftar sepuluh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026:
- Badan Gizi Nasional - Rp 268 triliun
- Kementerian Pertahanan - Rp 187,10 triliun
- Polri - Rp 146,05 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum - Rp 118,50 triliun
- Kementerian Kesehatan - Rp 114 triliun
- Kementerian Agama - Rp 88,89 triliun
- Kementerian Sosial - Rp 84,44 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - Rp 61,87 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Rp 56,68 triliun
- Kementerian Keuangan - Rp 52,01 triliun
Daftar lengkap anggaran setiap organisasi atau lembaga negara sebagaimana tertuang dalam UU 17/2025 tentang APBN 2026 juga mencakup berbagai instansi lain dengan rincian sebagai berikut:
- MPR Rp 1,05 triliun
- DPR Rp 9,89 triliun
- BPK Rp 6,83 triliun
- MA Rp 14,75 triliun
- Kejaksaan Rp 20,25 triliun
- Kementerian Sekretariat Negara Rp 2,60 triliun
- Kementerian Dalam Negeri Rp 7,8 triliun
- Kementerian Luar Negeri Rp 10,22 triliun
- Kementerian Pertahanan Rp 187,100 triliun
- Kementerian Keuangan Rp 52,01 triliun
- Kementerian Pertanian Rp 40,14 triliun
- Kementerian Perindustrian Rp 2,50 triliun
- Kementerian ESDM Rp 10,11 triliun
- Kementerian Perhubungan Rp 28,48 triliun
- Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun
- Kementerian Agama Rp 88,89 triliun
- Kementerian Ketenagakerjaan Rp 3,86 triliun
- Kementerian Sosial Rp 84,44 triliun
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 13 triliun
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp 485,21 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 236,70 miliar
- Kementerian BUMN Rp 280,31 miliar
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 214,11 miliar
- Kementerian PANRB Rp 392,98 miliar
- Badan Intelijen Negara Rp 16,67 triliun
- Badan Siber dan Sandi Negara Rp 3,49 triliun
- Badan Pusat Statistik Rp 6,92 triliun
- Bappenas Rp 2,59 triliun
- Kementerian ATR/BPN Rp 9,49 triliun
- Perpusnas Rp 377,99 miliar
- Kementerian Komunikasi dan Digital Rp 8,62 triliun
- Polri Rp 146,05 triliun
- BPOM Rp 2,24 triliun
- Lemhannas Rp 212,02 miliar
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rp 775,08 miliar
- Badan Narkotika Nasional Rp 1,51 triliun
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Rp 3,63 triliun
- Komnas HAM Rp 161,62 miliar
- BMKG Rp 2,67 triliun
- KPU Rp 3,53 triliun
- MK Rp 379,33 miliar
- PPATK Rp 333,57 miliar
- Badan Informasi Geospasial Rp 2,27 triliun
- Badan Standarisasi Nasional Rp 190 miliar
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp 117,74 miliar
- LAN Rp 293,34 miliar
- ANRI Rp 279,33 miliar
- BKN Rp 639,46 miliar
- BPKP Rp 2,37 triliun
- Kementerian Perdagangan Rp 1,40 triliun
- Kemenpora Rp 1,15 triliun
- KPK Rp 1,58 triliun
- DPD Rp 1,80 triliun
- KY Rp 195,25 miliar
- BNPB Rp 490,96 miliar
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Rp 546,36 miliar
- LKPP Rp 216,26 miliar
- Basarnas Rp 1,55 triliun
- KPPU Rp 163,49 miliar
- Ombudsman RI Rp 251,97 miliar
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp 469,61 miliar
- BPKPB Batam Rp 2,52 triliun
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp 1,71 triliun
- Bawaslu Rp 2,47 triliun
- LPP RRI Rp 997,70 miliar
- TVRI Rp 1,15 triliun
- BPKPB Sabang Rp 36,47 miliar
- Bakamla Rp 1,75 triliun
- BPIP Rp 384,86 miliar
- LPSK Rp 259,22 miliar
- BRIN Rp 6,14 triliun
- Bapanas Rp 233,29 miliar
- Otorita IKN Rp 6,26 triliun
- Badan Karantina Indonesia Rp 1,79 triliun
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp 357,99 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp 221,93 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp 206,98 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 262,55 miliar
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 333,68 miliar
- Kementerian Hukum Rp 4,22 triliun
- Kementerian HAM Rp 718,12 miliar
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 18,84 triliun
- Kementerian Kebudayaan Rp 1,50 triliun
- Badan Penyelenggara Haji Rp 579,03 miliar
- Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Rp 551,84 miliar
- Kementerian Kehutanan Rp 6,03 triliun
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Rp 1,39 triliun
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp 10,89 triliun
- Kementerian Pariwisata Rp 1,85 triliun
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Bekraf Rp 528,46 miliar
- Kementerian Koperasi Rp 962,04 miliar
- Kementerian UMKM Rp 546,59 miliar
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 2,50 triliun
- Kementerian Transmigrasi Rp 1,90 triliun
Sumber : CNBC Indonesia
